Tambahan Cetakan Ke-16 (Franchise)

Posted on May 18, 2017 By

Bismillah,

Terlampir materi tambahan terkait Produk Franchise dalam Cetakan ke-16 Buku Harta HaramMuamalat Kontemporer (HHMK)

Jazakallahu khoiran
Admin

 

Unduh link dibawah ini : Cetakan-16-franchise


Tambahan sebelumnya

  1. Cetakan-15-Deposit-Uang-Elektronik
  2. Cetakan-12-2.2.3-Pajak
  3. Cetakan-12-Titip-beli-Online
  4. Cetakan-12-Transportasi-Online
  5. BPJS Ketenaga Kerjaan
  6. Hedging Syariah
  7. Sukuk Ijarah
  8. Pembiayaan Multi Jasa
  9. Pengelolaan Zakat

Buku


Materi Tambahan Buku HHMK Cetakan-15

Posted on February 19, 2017 By

Bismillah,

Terlampir materi tambahan terkait Produk Go-Pay dalam Cetakan ke-15 Buku Harta Haram Muamalat Kontemporer (HHMK) yang terdapat di halaman 279 – 281 karya Dr. Erwandi Tarmizi, MA

Jazakallahu khoiran

Admin

Unduh link dibawah ini

GO-PAY HHMK-Ke-15

Atau format tulisan berikut
(more…)

Uncategorized


Tambahan HHMK Cetakan 12

Posted on June 26, 2016 By

Bismillah,

Alhamdulillah pada cetakan ke-12 ini ditambahkan pembahasan kontemporer mengenai:

  1. Pajak Kontemporer dalam Tinjauan Syariah
  2. Titip Beli online dan Aplikasi masyarakat menggunakan ojek online dalam titip belanja
  3. Transportasi Berbasis Aplikasi (Online)

Berikut Tambahan dalam format PDF untuk bisa di unduh agar bisa bermanfaat kepada pembaca dan penuntut ilmu sekalian

Admin

 

  1. Cetakan-12-2.2.3-Pajak
  2. Cetakan-12-Titip-beli-Online
  3. Cetakan-12-Transportasi-Online

Tambahan Cetakan Sebelumnya

  1. BPJS Ketenaga Kerjaan
  2. Hedging Syariah
  3. Sukuk Ijarah
  4. Pembiayaan Multi Jasa
  5. Pengelolaan Zakat

 

 

Buku    


No telp tidak digunakan lagi

Posted on May 11, 2016 By

Bismillaah,

Sehubungan dengan nomor 0878 8585 3828 yang selama ini digunakan untuk koordinasi kajian dengan ust. Dr Erwandi telah hilang sejak 8-Mei-2016, maka dengan ini disampaikan bahwa harap diabaikan nomor tersebut.

Admin

Press Release


Tambahan Buku HHMK berkaitan dengan BPJS Kesehatan

Posted on August 6, 2015 By

Bismillah,

Berikut ada tambahan untuk edisi cetak buku HHMK berkaitan dengan BPJS kesehata. Perlu difahami bahwa tulisan ini sebagimana kondisi pada saat tulisan ini dibuat. (16-Ramadhan-1436H/Juli 2015)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kesehatan)

Jaminan kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh setiap warga negara seharusnya menjadi tanggung jawab negara (pemerintah).

Dalam kondisi keuangan negara belum mampu menanggung seluruh biaya kesehatan rakyatnya maka pemerintah (negara) dibolehkan memungut dari sebagian warga yang mampu untuk membantu warga yang tidak mampu dan sangat tidak bijak jika negara memungut dari warga yang tidak mampu.

Hal ini berlandaskan dalil  Al Quran :

) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Al Maidah : 2).

Juga berdasarkan Hadist Nabi Shallallahu alaihi wa sallam:

(( وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ ))

Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya (HR Muslim)

Jika di Indonesia jaminan ini baru diterapkan, namun di beberapa negara Islam jaminan ini telah banyak dipraktekkan yang dalam bahasa arab disebut dengan Dhaman Ijtimai’ (ضمان اجتماعي).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial di Indonesia berdasarkan UU No. 40 tahun 2004 dan UU No. 24 tahun 2011. BPJS mulai bekerja pada Januari 2014.

BPJS adalah program pemerintah untuk menjamin kesehatan, menjadikannya murah dan terjangkau yang sebenarnya merupakan asuransi jiwa. Oleh karena itu hukumnya mengacu kepada hukum asuransi.

Secara prinsip, BPJS sama seperti asuransi takaful dimana akadnya adalah akad hibah, dan gharar dalam akad hibah diperbolehkan. Sehingga secara prinsip kerja BPJS sesuai syariah, dimana akadnya adalah hibah sesama warga negara Indonesia dengan tujuan saling tolong menolong.

Selain itu BPJS hanya sebagai pengelola yang ditunjuk Negara dengan dana operasional yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga jika ada kelebihan dana yang dikumpulkan dari masyarakat maka dana akan dikembalikan ke Negara, dan jika ada kekurangan dana akan ditutupi oleh Negara, dan bukan pihak kedua yang diuntungkan atau dirugikan akibat klaim dari peserta sebagaimana layaknya asuransi konvensional yang diharamkan.

Namun, kondisi BPJS dalam prakteknya pada saat ini masih ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, diantaranya sebagai berikut:

  1. Merupakan bentuk asuransi konvesional dengan memungut premi dan memberikan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan premi tersebut. Terkadang beberapa rumah sakit mempersulit pasien yang berobat dengan menggunakan BPJS sehingga tidak sesuai dengan tuntunan syariah.
  2. Pengumpulan dana masih menggunakan bank custodian konvensional. Selama itu, dana yang terkumpul dari masyarakat akan diputar dan dikembangkan oleh bank konvensional dengan berbagai produknya yang ribawi. Tentunya hal ini termasuk tolong-menolong dalam pengembangan riba.
  3. Sistem pembayaran dari BPJS kepada rumah sakit, klinik dan praktek dokter dengan cara kapitasi yang mengandung unsur gharar tingkat tinggi. Dimana BPJS mematok nominal tertentu untuk rumah sakit. Baik pasien berobat ke rumah sakit yang ditunjuk banyak jumlahnya ataupun sedikit. Andai pemegang BPJS yang berobat ke rumah sakit tersebut berjumlah banyak dapat dipastikan rumah sakit tersebut akan mengalami kerugian dan sebaliknya.
  4. Adanya denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 2% per bulan yang dikenakan kepada peserta mandiri yang terlambat membayar premi sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini, jelas termasuk unsur riba yang dipraktekkan oleh orang jahiliyyah yang dikenal dengan (أنظرني أزدك ) yang berarti “Beri aku masa tenggang niscaya akan aku tambah pembayaran utangku“.

 

 

Tanggapan:

Adanya gharar dalam pelunasan BPJS kepada penyelenggara kesehatan tidak merusak akad. Karena gharar yang terdapat dalam hal ini nisbahnya sedikit dengan cara pihak BPJS mengelompokkan rumah sakit penerima dana BPJS kepada beberapa kelas. Dengan demikian unsur gharar dalam hal ini bisa diminimalkan. Dan gharar yang minimal sepakat dibolehkan oleh para ulama.

Al Qarafi berkata, “Gharar dalam ba’i (akad jualbeli) ada 3 macam: Gharar yang nisbahnya dalam akad relatif besar maka gharar ini membatalkan keabsahan akad, seperti: menjual burung di angkasa. Gharar yang nisbahnya dalam akad relatif kecil maka tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah, seperti ketidak-jelasan pondasi rumah atau ketidak-jelasan jenis benang qamis yang dibeli. Gharar yang nisbahnya dalam akad pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh atau tidak [1].

Untuk menentukan keadilan kapitasi yang menjadikan kedua belah pihak (BPJS dan penyelenggara kesahatan) tidak terdzolimi hendaklah ditentukan oleh pihak ke-3 yang indenpenden dan adil.

Wallahu a’lam, jika hal tersebut dilakukan maka gharar yang terdapat pada pembayaran BPJS atas pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada peserta BPJS dengan sistem kapitasi menjadi kecil, dan gharar yang nisbahnya kecil dibolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan.

Akan tetapi, adanya riba denda keterlambatan pembayaran premi BPJS oleh peserta menyebabkan hukum mengikuti BPJS secara syar’i dikelompokkan sebagai berikut :

  • Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang dikhususkan untuk orang miskin. Bagi orang miskin BPJS murni gratis tanpa premi sehingga untuk kategori ini diperbolehkan mengikuti BPJS. Karena tidak mungkin akan terjadi denda keterlambatan, dimana mereka tidak memberikan premi terlebih lagi denda keterlambatan.
  • Non-PBI yang diperuntukkan bagi PNS/Polri/TNI, organisasi dan institusi. Dimana, sebagian iuran ditanggung kantor/institusi dan sebagian lagi ditanggung oleh peserta.

Bagi peserta yang preminya tidak dipotong dari gaji masih diperbolehkan mengikuti BPJS kesehatan ini karena tidak mungkin terjadi denda keterlambatan atau jika terjadi bukan menjadi tanggung jawab peserta melainkan menjadi risiko instansi atau perusahaan. Dan akad keikutsertaan adalah hibah dari perusahaan.

Namun, jika iuran premi dipotong dari gaji maka haram hukumnya mengikuti BPJS dimana denda keterlambatan akan ditanggung oleh peserta. Pada saat itu, yang terjadi adalah akad yang mengandung unsur riba.

  • Peserta iuran mandiri, yang tidak dibayarkan oleh negara maupun instansi, maka bagi golongan ini haram hukumnya mengikuti BPJS selama masih ada aturan denda keterlambatan, karena ini murni riba jahiliyyah.

Dalam kondisi, dimana pemerintah mewajibkan seluruh warga negara untuk mengikuti BPJS dan jika seorang warga negara tidak mengikutinya maka hak-haknya sebagai warga negara tidak akan dipenuhi oleh Negara, seperti; tidak akan mendapat pelayanan publik maka pada saat itu tidak mengapa seorang warga negara menjadi peserta BPJS karena terpaksa, sekalipun dia peserta golongan III yaitu peserta iuran mandiri.

Dalam hal ini hukum menjadi peserta BPJS sama dengan membayar asuransi jiwa yang sudah termasuk ke dalam harga tiket pesawat dan transportasi massal lainnya yang tidak dapat dielakkan.

Akan tetapi, ketika terjadi risiko yang dipertanggungkan dan pihak BPJS memberikan pelayanan kesehatan melalui rumah sakit – rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS maka tidak halal bagi anggota yang mampu menikmati fasilitas pelayanan kesehatan melebihi premi yang ia bayar karena akadnya mengandung gharar dan riba.

Maka cara bertaubat dari dosa ini selain meminta ampunan Allah juga dengan mengeluarkan selisih antara nominal premi yang dia bayar dengan pelayanan kesehatan yang dia dapatkan lalu disedekahkan kepada fakir-miskin.

Bagi peserta yang memang tidak mampu dan penyakit yang dideritanya termasuk penyakit berbahaya maka dia boleh menikmati pelayanan kesehatan melebihi premi yang dibayarnya. Karena riba dihalalkan bagi fakir miskin untuk menutupi kebutuhan pokoknya[2].

Semoga pemerintah dapat menghapuskan persyaratan denda bagi peserta yang terlambat membayar premi dan mencari solusi lain, seperti adanya penghentian keanggotaan jika tidak membayar premi selama 3 bulan (untuk perusahaan) atau 6 bulan (untuk perorangan) sudah cukup untuk membuat masyarakat lebih disiplin. Waalahu ‘alam.

 

Kota Wisata, 19 Ramadhan 1436 H

 

 

[1]     Al furuuq, jilid.III, hal 265.

[2]     Dr. Sa’ad Al Khatslan, Fiqh Muamalat Maaliyyah Muashirah, hal 175-177.

 

Untuk mengunduh klik disini bpjs-19-ramadhan-36h

fiqih     , , , , , , ,


Tambahan Buku HHMK berkaitan dengan Hedging Syariah

Posted on August 6, 2015 By

Bismillah,

Berikut kutipan dambahan dalam buku HHMK terkait Hedging Syariah

Hedging Syariah

Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging) sebagaimana yang didefinisikan oleh DSN melalui fatwa NO: 96/DSN-MUI/IV/2015 adalah Cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah.

Diantara bentuk transaksi lindung nilai yang difatwakan boleh oleh DSN adalah Forward Agreement (al-Muwa‘adat li ‘aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal) yaitu: Saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu.

Misal: Seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang US Dollar dengan cara tidak tunai, dimana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena dia mengkhawatirkan nilai tukar US Dollar akan naik tinggi pada saat pelunasan maka ia membuat transaksi Hedging dengan cara membeli US Dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini dan serah terima Dollar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan.

Dengan transaksi ini andai harga US Dollar pada saat waktu pelunasan kewajiban naik maka dia selamat dari kerugian akibat turunnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, karena ia telah membuat transaksi pembelian Dollar dengan nilai tukar pada saat itu.

DSN dalam memutuskan fatwa hedging syariah berlandaskan kepada perkataan ulama terdahulu, diantaranya;

Perkataan Imam Syafi’i rahimahullah;

(( وَإِذَا تَوَاعَدَ الرَّجُلاَنِ الصَّرْفَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ )الرَّجُلاَنِ( الْفِضَّةَ ثُمَّ يُقِرَّانِهَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا حَتَّى يَتَبَايَعَاهَا وَيَصْنَعَا بِهَا مَا شَاءَا ))

Jika dua pihak saling berjanji (muwa’adah) untuk melakukan transaksi sharf (penukaran uang perak dengan emas atau dengan yang sejenis), maka mereka boleh membeli perak, kemudian menitipkannya pada salah satu pihak hingga mereka melakukan jual beli atas perak tersebut (sharf) dan mempergunakannya sesuai kehendak mereka.[1]

Tanggapan:

Pendalilan DSN terhadap fatwa No: 96 kontradiksi dengan fatwa No: 85. Dalam fatwa 85 tentang “Janji pada Transaksi Keuangan“, DSN menyatakan bahwa Imam Syafii berpendapat, janji dalam transaksi keuangan tidak mengikat. DSN berkata,”Pendapat ulama yang menetapkan bahwa janji tidak wajib secara hukum yaitu pendapat Imam Syafii“, kemudian dalam fatwa no 96 DSN beralasan dengan perkataan imam Syafii tentang bolehnya Hedging yang dibuat dengan janji di lembaga keuangan, padahal ketentuan yang berlaku dalam lembaga keuangan bahwa janji yang dibuat lembaga keuangan bersifat wajib dan mengikat berdasarkan fatwa DSN NO: 85 yang berbunyi, “Janji (wa’ad) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi“. Maka pendalilan DSN dalam hal ini sangat kontradiksi!

Kemudian,  DSN juga berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm;

(( وَالتَّوَاعُدُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ وَفِي بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَفِي سَائِرِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ جَائِزٌ تَبَايَعَا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَبَايَعَا لِأَنَ التَّوَاعُدَ لَيْسَ بَيْعاً ))

Muwa’adah (saling berjanji) untuk bertransaksi jual beli emas dengan emas, jual beli emas dengan perak, jual beli perak dengan perak, dan jual beli antara keempat barang-barang ribawi lainnya hukumnya boleh, baik setelah itu mereka melakukan transaksi jual beli atau tidak, karena muwa’adah bukan jual beli. [2]

Tanggapan

DSN berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm yang membolehkan janji yang tidak mengikat dan janji jual-beli mata uang tidak sama dengan transaksi jual-beli, berbeda halnya dengan hukum yang berlaku pada transaksi keuangan dan bisnis syariah yang menyatakan bahwa janji bersifat mengikat dan janji adalah transaksi dengan fatwa No 85 yang berbunyi,

Janji (wa’ad) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi“.

Selain itu, fatwa DSN tentang bolehnya Hedging syariah ini yang bertolak dari pendapatnya yang membolehkan penukaran dua mata uang yang berbeda dengan cara tidak tunai, bertentangan dengan hasil ijtima’ ulama seluruh dunia di bawah OKI No: (65) tentang pasar modal yang berbunyi,

(( لاَ يَجُوزُ شَرْعاً البَيْعُ الآجِلُ لِلعُمْلاتِ، ولاَ تَجُوْزُ المواعَدَةُ عَلَى الصَّرْفِ فِيْهَا. وَهذَا بِدَلاَلَة الكِتَابِ وَالسُّنَّة وَالْإِجْمَاع ))

Syariat tidak membolehkan jual-beli mata uang secara tidak tunai. Dan tidak membolehkan janji (wa’ad) dalam transaksi penukaran mata uang. Keputusan ini berdasarkan Al Quran, Sunnah dan Ijma para ulama“. [3]

Fatwa DSN tersebut juga bertentangan dengan SOP lembaga keuangan syariah dunia, dikeluarkan oleh AAOIFI yang berpusat di Bahrain berbunyi,

(( تَحْرُمُ الموَاعَدَةُ فِي المتَاجَرَةِ فِيْ العُمْلاَتِ إِذَا كَانَتْ مُلْزِمَةً لِلطَّرَفَيْنِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِمُعَالَجَةِ مَخَاطِرِ هُبُوْطِ الْعُمْلَةِ … لِأَنَّ المواعَدَة الملْزِمَة مِنْ طَرَفَيْ المبَادَلَة تُشْبِهُ العَقْدَ، وَبِمَا أَنَّهَا لاَ يَعْقُبُهَا القَبْضُ لِعَدَمِ رَغْبَةِ الطَّرَفَيْنِ فِيْهِ فَإِنَّهَا لاَ تَجُوْزُ. وَقَدْ جَرَى العُرْفُ الغَالِبُ بَيْنَ المؤَسَّسَاتِ المَالِيَّة عَلَى أَنَّ الْوَعْدَ مُلْزِمٌ حَتَّى لَوْ لَمْ يُنَصَّ عَلَى الْإِلْزَامِ ))

Haram melakukan akad janji penukaran valuta asing apabila janji tersebut bersifat mengikat, sekalipun dimaksudkan untuk lindung nilai (Hedging). Diharamkannya janji yang bersifat mengikat kedua belah pihak dalam transaksi penukaran valuta, karena janji yang bersifat mengikat kedua belah pihak sama dengan akad dan karena setelah janji yang mengikat ini dibuat tidak diikuti langsung dengan serah terima kedua jenis valuta maka hukumnya menjadi tidak boleh.

Dan hukum yang berlaku di dunia perbankan bahwa janji bersifat mengikat sekalipun tidak dicantumkan dalam perjanjian[4].

Semoga DSN mau merevisi kembali fatwa tentang Hedging Syariah ini sesuai dengan dalil-dalil yang lebih kuat.

Kota Wisata, 19 Ramadhan 1436 H

[1]     Al Umm, jilid III, hal 32.

[2]     Al Muhalla, jilid VII, hal 465-466.

[3]     Journal Majma Fiqh, Vol XI, Jilid I hal 613.

[4]     Ma’ayir Syariyyah, hal 5, 10.

 

Untuk mengunguh PDF file klik disini bpjs-19-ramadhan-36h Hedging SyariahHedging SyariahHedging Syariah

fiqih     , , ,


Penjelasan Tentang BPJS (Audio)

Posted on May 12, 2014 By

Bismillaah,

1. Bagaimana hukumnya BPJS bagi peserta tidak mampu

2. Apakah yang dimaksud BPJS dan bagaimana hukum nya?

3. Apakah yang harus diperbaiki agar BPJS tidak melanggar Shariat Allah

Audio 1: 

Audio 2:  

fiqih


Pembahasan Pajak

Posted on April 19, 2014 By

Bismillaah,

Berikut adalah materi dalam seminar pajak

 

PAJAK
—Pajak sudah diterapkan oleh negara-negara sebelum kedatangan islam dalam berbagai bentuk:
oAl Kharaj (Iuran wajib yang diserahkan kepada negara dalam jumlah tertentu yang dikeluarkan oleh wajib pajak atas tanah pertaniannya sekali dalam satu tahun).
oJizyah (Iuran wajib yang diserahkan kepada negara dalam jumlah tertentu yang dikeluarkan oleh wajib pajak atas jiwa mereka sekali dalam satu tahun).
oMukus/Usyur (Iuran wajib dalam jumlah tertentu yang dikeluarkan oleh wajib pajak atas perniagaan mereka setiap kali melewati perbatasan atau pasar yang dikuasai oleh suatu negara).
oDan lain-lain.

SEDEKAH
—Setelah islam datang iuran yang bersifat sedekah (nominal tidak tetap dan diberikan secara suka rela) yang pernah ada pada pemerintahan sebelum kedatangan islam terus dikembangkan islam dalam bentuk ajakan Nabi untuk bersedekah ketika keuangan negara defisit, seperti pada saat perang Tabuk.
JIZYAH

—Ditarik dari ahli kitab sebagai imbalan dari keamanan mereka di bawah naungan islam dengan besaran relatif kecil, yaitu 1 dinar pertahun dari setiap pria dan wanita yang telah baligh.
Allah berfirman,
{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }
artinya:
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (At Taubah: 29).
MUKUS/USYUR
—Ditarik dari para pedagang non muslim sebagai bentuk balasan atas mukus yang mereka tarik dari para pedagang muslim bila masuk ke negri mereka.
Abdurrazaq meriwayatkan dalam mushannafnya “Bahwa dalam khilafah Umar bin Khattab ia menarik mukus dari para pedagang yang melewati negara islam sebagaimana pedagang muslim jika melewati negara mereka ditarik mukus. Adapun dari pedagang muslim atau pedagang yang berasal dari negara yang membuat perjanjian damai dengan negara islam tidak ditarik”.

Istighlal amwal ammah
—Yaitu memanfaatkan kekayaan yang tidak dimiliki secara pribadi. sebagaimana Nabi dan para khalifah setelahnya menerapkan sistem himah untuk kepentingan hewan-hewan zakat.
Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, nabi bersabda,
لاَ حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» وَقَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ» ، وَأَنَّ عُمَرَ «حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ»
“Tanah larangan hanyalah yang ditentukan oleh Allah dan rasulNya . Nabi pernah membuat padang larangan di Naqi’ dan Umar membuat di Rabzah dan Saraf”

ZAKAT

Islam menerapkan suatu iuran wajib dengan kadar tertentu dari harta tertentu yang diambil oleh negara untuk diserahkan kepada mustahik tertentu.
—Zakat maal
—Syarat –syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat:
üSyarat-syarat yang disepakati oleh para ulama; muslim, baligh, berakal dan merdeka
üSyarat-syarat yang tidak disepakati; orang gila dan anak-anak.
SYARAT HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

—Milik orang tertentu.
—Milik penuh.
—Berkembang.
—Lebih dari kebutuhan pokok .
—Berlalu satu tahun ( haul ).
—Cukup nishab.
—Bebas dari hutang

JENIS HARTA YANG WAJIB DI ZAKATI
1. Emas dan perak. Termasuk dalam zakat ini;
—Uang simpanan berbentuk; tabungan, deposito, cek, saham dan surat-surat berharga lainnya.
—Hasil profesi ( gaji ).
—Hasil investasi.
2. Harta perniagaan. Termasuk dalam zakat ini; Perusahaan, industri dan jasa.
3. Hewan ternak; unta, sapi, kerbau dan kambing.
4. Hasil pertanian.
5. Harta ma’adin dan rikaz

ZAKAT FITRAH
Diambil dari setiap jiwa muslim (laki, perempuan, baligh, anak-anak, berakal maupun tidak) sebanyak 1 sha’ yang ditarik oleh negara 1 kali dalam setahun dan diberikan hanya kepada fakir miskin saja menurut pendapat yang terkuat dalam fikih islam.
MUSTAHIK ZAKAT
1. —Fakir ,
2. —Miskin,
3. —Amil zakat,
4. —Muallaf,
5. —Riqab,
6. —Ghorimin,
7. —Sabilillah,
8. —Ibnu sabil.

PAJAK KONTEMPORER
—Berupa iuran wajib setiap warga negara (muslim/non muslim) kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara. Dalam bentuk; pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, pajak barang masuk dan lainnya.
—Pajak jenis ini telah dihapuskan islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akan tetapi kenyataan yang dihadapi saat ini hampir seluruh negara islam menerapkan pajak jenis ini untuk membiayai kebutuhan negara yang semakin komplit. Maka dibutuhkan ijtihad baru para ulama.
—

HUKUM PAJAK KONTEMPORER MENURUT FIKIH
—Para ulama fikih telah membahas tentang hukum menarik pajak selain yang telah ditetapkan sebelumnya, diantara mereka ada yang mengharamkan mutlak dan diantara mereka ada yang membolehkan bersyarat. Dan tidak ada yang membolehkan mutlak tanpa syarat karena diriwayatkan oleh Muslim bahwa nabi bersabda,
«مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ»
“Sabar wahai khalid! Demi Allah, sungguh wanita itu telah bertaubat , kalau penarik mukus bertaubat seperti dia, niscaya diampuni dosanya”.

PENDAPAT YANG MENGHARAMKAN (Pajak, Red)
—Diantara ulama yang mengharamkan ini Al Mawardi, Abu Ya’la.
Dalil pendapat yang mengharamkan;
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29]
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”. ( An Nisaa: 29).
«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ»
“Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram untuk kalian langgar satu sama lain”. (HR. bukhari Muslim).
Pada dasarnya harta setiap muslim haram untuk diambil tanpa hak.

—Hadis-hadis yang mengharamkan mukus.
—Kewajiban seorang muslim pada hartanya telah dijelaskan syariat dan pajak tidak termasuk bagian yang dibolehkan. Bahkan nabi dalam keadaan genting saat akan perang tidak menarik pajak, beliau lebih memilih cara berhutang kepada shahabat yang kaya dan menarik zakat sebelum jatuh tempo serta menganjurkan untuk bersedekah jika tidak memiliki kemampuan untuk menghadang musuh.
—Sadd zariah. Andai hal ini dibuka maka menjadi kesempatan bagi penguasa yang zalim untuk mengambil harta umat islam. Dan juga tidak pernah diterapkan para shahabat nabi.

TANGGAPAN DALIL

—Ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengharamkan mengambil harta orang lain dengan tanpa hak tidak menafikan adanya kewajiban dalam harta terhadap kerabat dan fakir miskin. Dan pajak yang ditarik atas kebutuhan pokok sebuah negara lebih penting daripada kebutuhan individu.
—Hadis-hadis yang mengharamkan mukus itu bermakna mukus yang zalim. Adapun pajak yang ditarik berdasarkan kebutuhan pokok sebuah negara bukanlah suatu kezaliman.
—Adapun dalil bahwa nabi hanya berhutang dan tidak menarik pajak, itu dimungkinkan jika diharapkan akan ada pemasukan kas negara untuk menutupi utang negara. Adapun jika tidak ada harapan untuk menutup utang tentu menarik pajak dengan ketentuan syari merupakan satu-satunya jalan.
—Adapun dalil bahwa sadd zariah bisa diatasi dengan membuat ketentuan untuk penarikan pajak yang dibolehkan.
—Adapun hal ini tidak pernah dilakukan di masa shahabat telah ditanggapi oleh Syatibi “karena tidak ada kebutuhan di waktu itu, dimana keuangan bait mal cukup membiayai belanja negara”. Itisham 2/121.

PENDAPAT YANG MEMBOLEHKAN DENGAN SYARAT

—Para ulama yang membolehkan menarik pajak dalam kondisi dan syarat tertentu, diantaranya; Al Juwaini, Syatibi, para ulam andalus dan ulama mazhab hanafi dan Ibnu Taimiyah. Dengan syarat;
1.Ada (hajah) kebutuhan riil suatu negara yang mendesak, seperti menghadapi musuh yang hendak menyerang. Ibnu Abidin berkata,” Pemerintah boleh menarik pajak jika ada maslahat untuk warganya”.
2.Pemasukan negara dari jizyah, kharaj dll tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok negara. Dengan kata lain kas baitul maal kosong. Ibnu al Arabi berkata, “Kas negara habis dan kosong”.
3.Bermusyarah dengan ahlul hilli walaqdi. Ibnu Al Arabi berkata,”tidak halal mengambil harta warga negaranya kecuali untuk kebutuhan mendesak dengan cara adil dan dengan musyawarah kepada para ulama”.
4.Ditarik dengan cara yang adil dengan hanya mewajibkan pada harta orang yang kaya dan mampu. Al Haitami berkata, “Menolak mudharat umat merupakan tanggung jawab yang mampu, yaitu orang yang memilliki kelebihan harta setelah dikelaurkan kebutuhan pokoknya”. Tuhfah  9/220.
5.Pendistribusian pajak yang ditarik untuk kepentingan yang telah ditujukan. Tidak boleh didistribusikan untuk hal yang bersifat mewah.
6.Masih adanya kebutuhan yang mendesak. Jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi maka pajak tidak boleh lagi ditarik. Dengan kata lain penerapan pajak bersifat sementara dan bukan menjadi pemasukan tetap sebuah negara. Syatibi berkata,” Pajak ditarik atas dasar darurat dan diukur seperlunya. Jika darurat telah hilang maka pajakpun dihapuskan”. Itisham 2/122.
Sebagaimana yang pernah diterapkan oleh kerajaan Arab Saudi sebelum ditemukan minyak.

DALIL YANG MEMPERBOLEHKAN
—Ayat-ayat tentang kewajiban berjihad difa’ dan thalab. Diantaranya firman Allah,
{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} [الأنفال: 60]
“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

—Almaslahat, yaitu:
( جلب المصالح ودرء المفاسد)
“Mendatangkan kemaslahatan dan menolak mudharat”.
Andai tidak ditarik pajak maka negara tidak bisa berjalan dan mudharat yang terjadi tanpa keberadaan suatu negara yang mengatur sangat besar. Maka mudharat tersebut ditolak dengan menerapkan mudharat  yang lebih kecil yaitu penarikan pajak.

—Qiyas. Dengan menganalogikan kepada kasus dimana seorang wali anak kecil boleh mengambil harta mereka untuk kepentingan mereka.
—Dalil Hajah. Dimana meningkatnya kebutuhan negara dari masa ke masa sebagaimna yang diungkapkan oleh Al Juwaini dan Al Ghazali. Juga dijelaskan dalam kaidah,
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
“Suatu kebutuhan bisa saja disamakan dengan darurat jika dibutuhkan oleh masyarakat umum”.

KESIMPULAN
Pada dasarnya pajak tidak dibolehkan dalam Islam karena terdapat ayat dan hadis yang melarang. Namun dalam kondisi tertentu dan dengan syarat tertentu pajak dibolehkan atas dasar pengecualian hukum.
Yang perlu didiskusikan dan dicari penyelesaiannya bersama oleh para ulama dan ulil amri adalah
Apakah pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariat?

fiqihUncategorizedzakat     ,


Tambahan HHMK edisi ke-5 dan ke-6

Posted on January 21, 2014 By

Bismillaah

Berikut kami tambahkan pembahasan terbaru pada buku Harta Haram Muamalat Kontemporer cetakan ke- 5 dan ke- 6.

Sukuk Ijarah

Sukuk berasal dari bahasa Arab bentuk jamak dari kata Shakk yang berarti surat berharga.
Secara terminologi AAOIFI mendefinisikan Sukuk dengan, “Beberapa lembar sertifikat dengan nilai sama yang mewakili bagian kepemilikan tidak tertentu atas barang, manfaat suatu barang, jasa atau kegiatan investasi tertentu” .
DSN menamakan surat berharga ini dengan istilah Obligasi Syariah.
Pada tahun 1999 dewan syariah di Bahrain menfatwakan bolehnya negara menerbitkan sukuk ijarah untuk membiayai belanja negara. Dengan diterbitkannya sukuk ijarah tersebut Bahrain dapat mengumpul dana sebanyak 10 Milyar US Dollar.
Keberhasilan Bahrain meraup dana dalam jumlah besar ini mengundang negara teluk lainnya untuk mengikuti langkahnya, seperti; Kuwait dan Dubai.
Skema penerbitan sukuk tersebut sebagai berikut:
Pemerintah Bahrain menginginkan dana untuk menutupi belanja negara dengan cara menjual sebagian barang milik negara yaitu sebagian tanah bandar udara internasional Bahrain, dengan harga 40 juta Dinar Bahrain secara tunai. Yang dibagi menjadi beberapa lembar sertifikat dengan nilai yang sama untuk dijual ke publik melalui bank sentral Bahrain. .. untuk lebih lengkap silahkan donwload di Sukuk Ijarah

Pembiayaan Multi Jasa

Produk pembiayaan Murabahah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang. Adapun untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan jasa, seperti; pendidikan, pelayanan kesehatan dan ibadah umrah maka Lembaga Keuangan Syariah memiliki produk yang dinamakan dengan Pembiayaan Multijasa.

Pembiayaan Multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.

Fitur dan mekanisme Pembiayaan Multijasa atas dasar akad Ijarah adalah ;…

untuk lebih lengkapnya silahkan donwload di Pembiayaan Multi Jasa

Baarakallaahu lana wa lakum.

Buku


zakat 4

Posted on August 6, 2013 By

Kewajiban zakat perniagaan berdasarkan beberapa dalil; yang pertama diriwayatkan dari Nabi oleh Abu Dawud walaupun sanad hadist ini dikatakan oleh Al Hafidz: bahwa Rosululloh memerintahkan untuk mengeluarkan zakat sesuatu barang yang diperuntukkan untuk diperjual belikan.

Kemudian juga yang diriwayatkan oleh banyak ulama, diantaranya dari Umar Bin Khatab yang beliau mengatakan kepada seorang laiki-laki keluarkanlah zakat hartamu.  Dan dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki apapun kecuali kulit-kulit dan barang-barang ini untuk saya perjualbelikan.  Lalu kata Umar, taksir berapa harga harta yang engkau perdagangkan tersebut, dan tentulah jika telah mencukupi satu nishab, kemudian sampai satu haul, keluarkanlah zakat hartamu…

(more…)

zakat